dodge tomahawk

dodge tomahawk

Tuesday 26 August 2008

Prinsip Prinsip Dasar Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tetang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan mengenai etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan rangkaian prinsip prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi implikasi terhadap dunia bisnis.

Dalam Bab II kita membahas dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama sama menyediakan dasar untuk menganalisa masalah – masalah etis dalam bisnis.

Etika dalam berbisnis memang merupakan suatu hal yang bertolak belakang dikarenakan kita ketahui bersama bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan etika suatu tindakan yang berkaitan moral yang meiliki nilai nilai sosial yang berkaitan dengan kemanusiaan.

Dari dua kegiatan tersebut kita harus memilki suatu kesiapan untuk menerima atau mengorbankan suatu nilai agar dapat berjalan secara berkesinambungan, dengan kata lain dalam bisnis kita harus dapat megorbankan keuntungan kita untuk membangun suatu kerjasama dalam lingkungan internal dan eksternal perusahaan.

Maka etika dalam bisnis berbicara baik dan baruk dalam melakukan bisnis dan cara cara yang tepat dalam belakukan bisnis tanpa merugikan pihak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut.

Bab II

Prinsip Prinsip Etis Dalam Bisnis

Pada bab ini kita akan mempelajari suatu tindakan bisnis perusahaan yang baik untuk menekan biaya sosial dan memberikan suatu keuntungan sosial yang lebih besar.

Contoh dalam keseharian

Caltex merupakan perusahaan pengeboran minyak milik Negara amerika yang pada tahun 1980-an dinegara Afrika Selatan, situasi politik dinegara tersebut pada tahun itu memang tidak baik karena pemerintah kulit putih memberlakukan undang undang apartheid yang inti dari undang undang tersebut adalah melakukan diskriminasi rasa kulit hitam yang ada dinegara tersebut. Pengoperasian kilang kilang minyak oleh Caltex dinegara tersebut dianggap suatu dukungan terhadap pemerintah yang memberlakukan aphartied, Karena Caltex melakukan pembiayaan kepada pemerintah agar dapat menjalankan ekonominya.

Banyak tentangan dari dunia maupun dari para pemegang saham untuk menghentikan operasi perusahaan tersebut pada Negara Afrika Selatan agar pemerintah dapat merubah kebijakan tetang apartheid.

Manajer Caltex mengangap beroperasinya persuahaan tersebut di Afrika Selatan untuk membantu orang kulit hitam dikarenakan pekerja dari perusahaan itu banyak orang kulit hitam, jika perusahaan ini tidak beroprasi di Negara tersebut maka banyak orang kulit hitam yang akan dirugikan.

Dalam kasus Caltex diatas perusahaan memang sangat sulit dalam mengambil keputusan bisnisnya, dikarenakan Caltex harus berfikir untuk memahami dua pemikiran mengenai moral yang berbeda.

Dalam bab ini adalah menjelaskan masing masing pendekatan, konsep konsep dan informasi yang digunakan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta menjelaskan bagai mana pendekatan pendekatan it dapat digunakan untuk mengklarifikasi masalah masalah moral yang dihadapi dalam bisnis.

2.1 Utilitarianisme

Menimbang biaya dan keuntungan Sosial

Pada pendekatan ini perusahaan harus memilki prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar jika mampu menekan biaya sosila dan memberikan keuntungan sosial yang lebih besar.

Utilitarianisme

merupkan suatu istilah yang digunakan untuk semua teori yang mendukung pemilihan tindakan atau kebijakan yang memaksimalkan keuntungan (atau menekan biaya )

Utilitarianisme tradisional

Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dapat dilakukan.

Asumsi

Keuntungan dan biaya dari suatu tindakan dapat diukur dengan menggunakan skala numeric biasa, lalu ditambahkan atau dikurangi dengan nilai yang diperoleh.

Contoh :

Jika perbaikan kelas dalam sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar pada suatu sekolah menghasilkan 500 unit utilitas positif sedangkan biaya yang dikeluarkan setara dengan 600 unit utilitas negative, maka nilai utilitas total dari tindakan ini ( perbaikan kelas dalam sekolah ) setara dengan 100 unit utilitas negative.

Pengaruh Pandangan Utilitarian dalam biadang ekonomi.

  1. Kegiatan Ekonomi adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dalam hal ini manusia selalu memaksimalkan utilitas mereka dari utilitas berbagai komoditi yang diukur melaui harga komoditi tersebut.

  1. Sisten pasar yang sepenuhnya kompetitif akan mengarahkan kepada penggunaan sumber daya dan variasi harga yang memungkinkan konsumen memaksimailkan utilitas mereka melalui pembelian mereka.

Berdasarkan cara pandang utilitarian para ekonom berpendapat bahwa system pasar seperti diatas lebih baik dibandingkan alternative lain, maka dengan sudut pandang ini manusia sebagai mahluk ekonomi akan selalu menghitung pengorbanan yang diakeluarkan untuk sesuatu barang yang akan mereka peroleh.

  1. Cost – benefit analysis

Dalam menentukan kelayakan suatu investasi dalam suatu proyek dilakukan dengan mencari tahu apakah keuntungan ekonomi untuk saat ini dan masa yang akan dating lebih besar dari biaya ekonomi saat ini dan masa dating, dalam hal ini nilai uang akan diperhitunfkan dalam pengambilan keputusan investasi.

  1. Efisiensi

Suatu cara yang mampu memberikan hasil yang paling banyak dengan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini tindakan yang paling efisien adalah tindakan yang paling benar.

Dalam menjalankan ekonomi dengan system ini maka akan terjadi pengurangan biaya dengan diimbangi dengan peningkatan kinerja.

Pengukuran Utilitarianisme

Sering terjadi maslash dalam pengukuran system ini dikarenakan

- Utilitas tindakan setiap orang berbeda

- Sulitnya menilai keuntungan dan biaya tertentu mis, kesehatan nyawa seseorang

- Banyak keuntungan dan biaya dari suatu tindakan tidak dapat diprediksi dengan baik, maka penilaian juga tidak dapat dilakukan dengan baik.

- Sampai saat ini masih belum jelas apa yang bias dihitung sebagai keuntungan dan biaya.

Hak dan Kewajiban Pada Utilitarian

Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika tindakan tersebut dinyatakan dalam peraturan moral yang benar.

Sebuah peraturan moral dikatakan benar jika dan hanya jika jumlah utilitas total yang dihasilkannya lebih besar jika dibandingkan dengan yang tidak melakukan.

Metode utilitarian cukup sulit digunakan dalam menghadapi masalah nilai yang sulit atau mungkin tidak bias diukur secara kuantitatif, situasi situasi yang melibatkan msalah hak dan keadilan, sulit dihadapi karena beberapa pihak yang berusaha mengatasi dengan membatasi utilitarianisme hanya pada evaluasi peraturan.

2.2 Hak dan Kewajiban

Declaratoin of Human Rights yang dilkeluarkan oleh Perserikatan bangsa bangsa, yang isinya mengatur :

- Hak atas property pribadi

- Hak untuk memperoleh pekerjaan

- Hak untuk memperoleh upah yang adil dan layak

- Hak untuk berorganisasi

- Hak untuk beristirahat

Konsep Hak

Hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu

Seseorang dikatakan memilki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.

Hak bias berasal dari :

  1. Sebuah system hukum yang memungkinkan atau mengizinkan seseorang untuk bertindak dalam suatu acara tertentu atau yang mewajibkan orang lain bertindak dalam suatu cara tertentu kepadanya.
  2. Sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hukun tertentu.

Hak Moral :

Hak yang menetapkan larangan atau kewajiban pada orang lain yang memungkinkan seseorang untuk memilih dengan bebas apapun kepentingan atau aktivitas yang akan dilakukannya.

Hak Moral memiliki 3 karakteristik penting :

1. Hak moral sangat erat kaitannya dengan kewajiban.

2. Hak moral memberikan otonomi & kesetaraan bagi individu dalam mencari kepentingan – kepentingan mereka.

3. Hak moral memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi atau membantu orang lain.

Hak negatif :

Kewajiban orang lain untuk tidak campur dalam aktivitas – aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut.

Hak positif :

Tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga megimplikasikan bahwa pihak lain ( tidak selalu jelas siapa mereka )

Memiliki kewajiabn positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan – kepentingannya.

Hak kewajiban Kontraktual

“Hak terbatas dan kewajiban korelatif yang muncul saat seseorang membuat perjanjian dengan orang lain “

Dapat dibedakan :

1. Barkaitan dengan individu – individu tertentu & kewajiban korelatif hanya dibebankan pada individu tertentu.

2. Hak kontraktual muncul dari suatu transaksi khusus antara individu – individu tertentu.

3. Hak dan Kewajiban Kontraktual bergantung pada sistem peraturan yang diterima publik, sistem mengatur tentang transaksi uang memunculkan hak dan kewajiban tersebut.

Dasar hak Moral : Kant

Immanuuel Kant ( 1724 – 1804 )

Perintah kategoris ( categorical imperative ) : yang mewajibkan semua orang diperlakukan sebagai mahluk yang bebas dan sederajat dengan orang lain.

Rumusan Perintah Kategoris Kant :

  1. Semua tindakan secara moral benar bagi seseorang dalam suatu situasi jika, dan hanya jika, alas an orang tersebut melakukan tindakan itu adalah alas an yang dipilih semua orang dalam situasi yang sama.
  2. Suatu tindakan benar bagi seseorang jika, hanya jika, dalam melakukannya orang tsb, tidak. Hanya memamfaatkan orang lain sebagai sarana dalam meraih kepentingan – kepentingannya, namun juga menghargai & mengembangkan kapasitas mereka untuk memilih secara bebas bagi diri mereka sendiri.

2.3 Keadilan dan Kesamaan

Keadilan Distributuf : Sederajat haruslah diperlakukan secara sederajat & yang tidak sama juga harus diperlakukan dengan cara yang tidak sama.

Keadilan Restributif : Berkaitan dengan keadilan dalam menyalahkan atau menghukum seseorang yang telah melakukan kesalahan.

Keadilan kopensatif : Berkaitan denga keadilan dalam memperbaiki kerugian yang dialami seseorang akibat perbuatan orang lain.

2.4 Etika Meberi Perhatian

Parsialitas & Perhatian :

Kewajiban untuk memberikan perhatian khusus pada individu – individu tertentu yang menjalin hubungan baik dengan kita, khususnya hubungan ketergantungan.

Persyaratan moral etika perhatiaan :

  1. Kita hidup dala suatu rangkaian hubungan & wajib mempertahankan serta mengembangkan hubungan yang konkret & bernilai dengan orang lain.
  2. Kita memberikan perhatian khusus pada orang – orang yang menjalin hubungan baik dengan kita dengan cara memperhatikan kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan mereka.

2.5 Memadukan Utilitas, Hak, Keadilan dan Perhatian

Standar Moral : Informasi Penilaian

  1. Memaksimalkan Faktual : Moral atas

Utilitas sosial Berkaitan dng baik buruknya

  1. Menghargai hak moral Kebijakan, Ins kebijakan, ins
  2. Mendistribusikan titusi, atau peri titusi, atau

Keuntungan & beban secara laku yang dihadapi perilaku

Adil

  1. Memberi perhatian.

2.6 Prinsip Moral Alternatif : Etika Kebaikan

Etika Kebaikan :

Merupakan perspektif yang bertujuan sama denga keempat pendekatan etika lainnya, namun dari sudut pandang sama sekali berbeda.

Aspek Etika Kebaikan :

Aspek kebaikan : kejujurran, keberanian, keteguhan, integritas,belas kasih, pengendalian diri.

Keburukan ( sikap tidak jujur, kejam, serakah, tidak punya integritas, pengecut )

2.7 Moralitas dalam Konteks Internasional

Faktor yang dipertimbangkan saat mengevaluasi etika suatu kebijakan di Negara asing :

  1. Apa arti sesungguhnya dari kebijakan perusahaan dalam konteks budaya lokal ?
  2. Apakah peraturan yang lebih ketat di Negara maju dapat diterapkan tanpa menimbulkan kerugian terhadap Negara, dan dalam konteks dimana penerapannya lebih konsisten dengan standar etika utilitarian, hak, keadilan, dan perhatian ?
  3. Jika kebijakan perusahaan diizinkan / diwajibkan oeleh hukum / peraturan pemerintah lokal, apakah pemerintah tersebut bener – benar mempresentasikan keinginan rakyatnya ?
  4. Jika kebijakan perusahaan melibatkan suatu kebiasaan lokal yang secara moral dipertanyakan Negara asal perusahaan ( misalnya : diskriminan sexual atau suap ) apakah perusahaan dapat tetap melaksanakan bisnis tanpa melakukan praktik tersebut

No comments: